ABSTRAK

Barang milik negara/daerah (BMN/BMD) dapat diperoleh dari APBN/APBD atau perolehan lainnya yang sah dan menjadi kekayaan negara/daerah. Kekayaaan negara yang ada di kementerian/lembaga/ pemerintah daerah menjadi wewenang dan tanggung jawab kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Menteri/Ketua lembaga dan kepala dinas pada pemda adalah pengguna barang dan bertanggung jawab atas pengelolaan dan menggunaan barang milik negara/daerah dimaksud. Pengguna barang dapat menunjuk kuasa pengguna barang dan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMN/D.

Dalam pengelolaan BMN/BMD rawan terhadap kasus yang dapat merugikan keuangan negara/ daerah, dan dapat lepas kepemilikannya dari negara/daerah karena kesalahan administrasi, dialihkan kepemilikannya dan tidak sesuai dengan prosedur. Pejabat pengelola kekayaan negara/daerah harus melakukan tindak lanjut terhadap tanah-tanah yang belum bersertifikat, pengamanan dan pemeliharaan BMN/D yang berada di bawah kewenangannya.

Kata kunci: Aset milik negara/daerah dan kewenangan

PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 88 TAHUN 2016  TENTANG :

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

klik Download

KEPUTUSAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 910 / 74 / 2017 , TENTANG :

PENETAPAN PENERIMA SERTA BESARAN BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN ANGGARAN 2017

Klik Download

Lampiran Klik Download

Realisasi Pajak Bumi Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Kabupaten Grobogan tahun 2013 tercapai Rp 16,4 miliar atau 83, 2 persen dari target  Rp 19,7 miliar. Dari hasil capaian itu, dari 19 Kecamatan ada 6 Kecamatan yang realisasnya masih dibawah rata-rata. Diantaranya di Kecamatan Penawangan, Gubug, Purwodadi, Klambu, Wirosari dan Gabus.

”Maka untuk tahun 2013 masih terdapat piutang tunggakan PBB-P2 sebesar Rp 3,3 miliar. Piutang disebabkan  karena belum terpungut dan kemungkinan kedua, pemungutan tidak disetorkan ke Kas Daerah,” kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset Daerah (DPPKAD)  Kabupaten Grobogan Dr.Ir.Moh. Sumarsono, M.Si usai Rakor PBB-P2 tahun 203-2014 diruang Wabup, beberapa waktu lalu.